Demi membentuk kader-kader yang berjiwa nasionalisme dan kredibel, Negara Kesatuan Republik Indonesia mendirikan sebuah sekolah dinas. Sekolah-sekolah kedinasan tersebut mempelajari berbagai bidang yang menarik dan spesifik.
Salah satu harapan didirikan sekolah dinas untuk membentuk abdi negara yang bisa menjadi penerus bangsa dan dapat mengembangkan negara berdasarkan bidang keahliannya terutama dalam bidang pertahanan dan pemerintahan.
Berikut ini adalah rangkuman sekolah-sekolah kedinasan yang mempunyai ikatan dinas bagi lulusannya, sekolah-sekolah kedinasan ini mempelajari bidang yang spesifik dan menarik.
1. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)
Perguruan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan Program Studi Diploma di Bidang Keuangan Negara. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012, bentuk tertinggi untuk pendidikan vokasi adalah Politeknik, yang dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi mulai dari jenjang Diploma I hingga Doktor (S3) Terapan.
Politeknik Keuangan Negara STAN diresmikan pada tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.01/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN. PKN STAN merupakan transformasi dari sekolah kedinasan yang cukup dikenal yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Dalam sejarahnya, pendirian Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) melalui periode yang cukup panjang. STAN merupakan penggabungan dari penyelenggara pendidikan tinggi di bidang keuangan negara berbentuk kursus jabatan, akademi, dan sekolah tinggi yang dikelola oleh institusi pemerintah pengelola keuangan negara saat itu yaitu Jawatan Pajak dan Jawatan Pabean yang saat ini kita kenal dengan nama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdirinya akademi dan kursus tersebut telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka sebagai respon terhadap kebutuhan SDM berkeahlian khusus bidang keuangan negara yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga pendidikan tinggi lain yang ada saat itu. Namun, dari sumber catatan lengkap yang diketahui bahwa berdirinya STAN dapat dirunut sejak tahun 1952. Nama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sendiri dipakai mulai tahun 1975. Selengkapnya
2. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) merupakan institusi pendidikan kedinasan dibawah naungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) dan telah mengalami peningkatan status dari Akademi Ilmu Statistik (AIS). AIS berdiri berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Indonesia (pada waktu itu, Ir. H. Djuanda) Nomor 377/PM/1958, Tanggal 11 Agustus 1958.
Pada awal mula berdirinya, AIS mendapat bantuan dana dan tenaga ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bantuan disalurkan melalui Statistical Research and Development Centre yaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia cq, BPS bekerjasama dengan Badan PBB, United Nations Development Program (UNDP).
Tahun 1964, BPS membuka Perguruan Tinggi Ilmu Statistik (PTIS) dengan mahasiswa yang terdiri dari lulusan AIS dan dosen berasal dari PBB serta alumni AIS. Pada tahun 1965 bantuan ini terhenti karena Indonesia keluar dari PBB dan sejak itu PTIS ditutup. Walupun PTIS sudah tidak beroperasi, AIS tetap melaksanakan proses pendidikan. Pada tahun 1995-1996 dilakukan usaha meningkatkan pendidikan ahli madya statistik (D-III) menjadi pendidikan ahli statistik (D-IV).
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melalui Surat Keputusan Nomor 295/D/T/97 Tanggal 24 Pebruari 1997 mengijinkan BPS menyelenggarakan Program Diploma IV. Kemudian setelah itu, diterbitkan Keppres No.163 Tahun 1998 tentang STIS di bawah naungan BPS, sehingga sejak saat itu berdirilah STIS. Sesuai dengan Keppres tersebut, status STIS adalah sekolah tinggi kedinasan yang pembinaan teknisnya dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional), dan pembinaan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala BPS RI. Selengkapnya
3. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN)
Pendidikan sandi mulai diselenggarakan pada tahun 1946, bersaman dengan berdirinya organisasi sandi di Kementerian Pertahanan, yang pada saat itu dikenal dengan nama Bagian Code Kementerian Pertahanan Bagian B (Intelijen). Bentuk pendidikan sandi saat itu masih sangat sederhana dan bersifat getok tular yaitu menularkan pengetahuan kepada rekan kerja secara langsung tanpa sistem sekolah. Baru pada tahun 1947 dibentuk pendidikan sandi dengan sistem magang yaitu calon personil sandi dididik dalam praktik kerja, kemudian berkembang menjadi sistem klasikal yaitu dengan pelatihan selama beberapa bulan.
Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang maka tanggal 17 April 2003 Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 2003 menetapkan tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara. Keputusan Presiden RI ini menetapkan pula bahwa Akademi Sandi Negara diintegrasikan ke dalam Sekolah Tinggi Sandi Negara. Selengkapnya
4. Akademi Militer (Akmil)
Mengingat pada saat itu masing-masing angkatan (AD, AL, AU dan Polri) memiliki Akademi, maka pada tanggal 16 Desember 1965 seluruh Akademi Angkatan (AMN, AAL, AAU dan AAK) diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Sesuai dengan tuntutan tugas, maka pada tanggal 29 Januari 1967 Akabri di Magelang diresmikan menjadi Akabri Udarat, yang meliputi dua Akabri bagian di bawah satu pimpinan, yaitu Akabri Bagian Umum dan Akabri bagian Darat. Akabri Bagian Umum mendidik taruna TK-I selama satu tahun, termasuk Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka, sedangkan Akabri bagian Darat mendidik taruna Akabri Bagian Darat mulai TK-II sampai dengan TK-IV. Pada tanggal 29 September 1979 Akabri Udarat berubah namanya menjadi Akabri Bagian Darat.
Dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI, maka pada tanggal 14 Juni 1984 Akabri Bagian Darat berubah namanya menjadi Akmil (Akademi Militer). Pada tanggal 1 April 1999 secara resmi Polri terpisah dari tiga angkatan lainnya, dan ABRI berubah menjadi TNI. Sejak itu pula Akademi Kepolisian terpisah dari AKABRI. Kemudian AKABRI berubah namanya menjadi Akademi TNI yang terdiri dari AKMIL, AAL, AAU.
Berdasarkan Perpang Nomor :Perpang/ 28/ V/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka dan Integratif Akademi TNI pola 12 bulan langsung dibawah Mako Akademi TNI. Kemudian AKMIL menyelenggarakan pendidikan khusus Taruna Angkatan Darat tingkat II, III dan IV. Selengkapnya
5. Akademi Angkatan Laut (AAL)
Pada tanggal 5 Oktober 1966, dibentuklah markas Komando AKABRI di Jakarta yang merupakan badan pelaksana pusat dalam Departemen HANKAM. Berdasarkan S.K. WAPERDAM BIDANG HANKAM No. KEP/E/61/66, diangkatlah Mayor Jenderal TNI achmad Tahir, Gubernur AMN di Magelang. sebagai Komandan Jenderal AKABRI yang pertama.
Pada tanggal 29 Januari 1967, diselenggarakan upacara pembukaan tahun akademi AKABRI Tingkat I atau AKABRI Bagian Umum yang bertempat di Magelang. Berada satu atap dengan AKABRI Bagian Darat (perubahan dari AMN sebelum integrasi). Selanjutnya, AAL menjelma menjadi AKABRI Bagian Laut, AAU menjelma menjadi AKABRI Bagian Udara, AAK menjelma menjadi AKABRI Kepolisian.
Dalam kaitannya dengan upaya integrasi, kegiatan-kegiatan pendidikan utama yang bersifat integrasi mendapatkan perhatian serius yang meliputi: Pendidikan Dasar Prajurit, Latihan Integrasi Kadet Weda, dan Kegiatan Pekan Olah Raga Bersama. Periode ini menghasilkan lulusan angkatan ke XVI s/d angkatan ke XXXI.
Berdasarkan Keputusan Pangab No. Kep/29/X/1984, tanggal 10 Nopember 1984, AKABRI Bagian Laut berubah menjadi Akademi TNI Angkatan Laut disingkat AAL.
Dalam perkembangan lebih lanjut, AAL menetapkan pola kurikulum 5 bulan + 3 tahun + 7 bulan. Beban studi dihitung dalam satuan kredit semester (SKS) yang dilaksanakan berdasarkan SKep. KASAL nomor: SKep/331/III/1999, tanggal 2 Maret 1999, tentang kurikulum pendidikan Mapwa TNI AL dan Dikpasis. Dan Sejak tahun 2003, Korps Administrasi diubah menjadi Korps Suplai. Mulai tahun 2008 AAL akan menyelenggarakan pendidikan dengan pola 1 tahun di Akmil dan 3 tahun di AAL Selengkapnya
6. Akademi Angkatan Udara (AAU)
Akedemi ngkatan Udara (AAU) yang berkedudukan di Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan militer di Lingkungan TNI/TNI AU dan masuk dalam kategori lembaga pendidikan tinggi di lingkungan nasional. Secara organisatoris, AAU merupakan badan pelaksana pusat Mabesau yang betugas menyelenggarakan pendidikan pertama perwira sukarela TNI/TNI AU yang bercirikan prajurit pejuang Saptamarga profesional, berkemampuan akademis potensial dasar matra udara, serta berkesempatan jasmani untuk menunjang tugas dalam pengabdian selaku bagian dari kekuatan pertahanan negara.
Seiring dengan tugas tersebut, AAU menyelenggarakan tiga program studi/majoring meliputi Teknik Aeronautika, Teknik Elektronika dan Teknik Manajemen Industri. Program pendidikan AAU dilaksanakan selama 4 tahun yang meliputi 1 tahun program pendidikan integratif di Resimen Chandradimuka Magelang dan 3 tahun di Akademi Angkatan Udara. Karbol yang lulus dari pendidikan dilantik menjadi perwira TNI/TNI AU serta dapat mengembangkan kemampuan sejalan dengan perkembangan teknologi sistem senjata TNI AU. Sejalan dengan pengalaman penugasan dan pendidikan pengembangan selanjutnya, para lulusan AAU diproyeksi untuk menjadi pemimpin dalam organisasi TNI/TNI AU. Selengkapnya
.
7. Akademi Kepolisian (Akpol)
Akademi Kepolisian atau sering disingkat Akpol adalah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri. adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Kalemdikpol. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Akpol bertujuan menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi. Lama pendidikan 4 tahun dengan output pangkat Inspektur Dua Polisi. Pendekatan pendidikan melalui metode pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Selengkapnya
8. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pada 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN. Selengkapnya
9. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
Berawal dari satu pemikiran bahwa Intelijen merupakan satu disiplin Ilmu yang dapat dipelajari, maka pada 2002 Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn) Dr. A.M. Hendropriyono memprakarsai pendirian Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Selanjutnya pada 9 Juli 2003 Presiden RI meresmikan berdirinya STIN dan tahun 2004 dimulai kuliah perdana. Sesuai UU 17/2011 Alumni STIN menjadi sumber utama SDM BIN.
Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki kemampuan akademik dan/atau keahlian profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bidang intelijen Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bidang intelijen serta penerapannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya
10. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang telah cukup lama hadir dan telah meluluskan ribuan mahasiswa yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan STPN yang memiliki sejarah panjang sebagai perguruan tinggi sejak tahun 1963 dengan nama Akademi Agraria, dapat digolongkan sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia.
Lahirnya Akademi Agraria pada tahun 1963 yang merupakan cikal bakal STPN tidak dapat dipisahkan dari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang telah membawa perubahan besar dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. UUPA membawa lima misi besar dalam proses Reforma Agraria di Indonesia. Selengkapnya
11. Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN)
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) didirikan oleh yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara (YPANN) di jakarta pada tanggal 23 September 2002 dan telah disahkan oleh Menhukham RI Nomer : C-1286.HT.01.02.TH 2006, tanggal 20 Juni 2006. Pada tanggal 21 November 2003 Mentri Pendidikan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomer : 193/D/O/2003 yang memberikan izin operasional kepada sekolah tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), dengan dua program Studi yaitu Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Hingga saat ini STIP-AN merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi jenjang Strata Satu (S-1) Ilmu Pemerintahan.
Kemudian pada tanggal 15 Desember 2005 Mentri Pendidikan Nasional RI menerbitkan SK No. 173/D/O/2005 yang memberikan ijin perpindahan lokasi STIP-AN yang semula berlokasi di tanggerang menjadi DKI Jakarta.
STIP-AN telah memperoleh Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN – PT No. 022/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007 dengan Predikat “B” untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan dan SK BAN-PT No. 047/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 dengan Predikat “B” untuk Program Studi Ilmu Politik. Selain itu STIP-AN telah memperoleh sistem menajemen Mutu ISO 9001:2008 yang dikeluarkan olen NQA UKAS. Laporan keuangan STIP-AN telah diaudit oleh akuntan publik dengan predikat WAJAR. Selengkapnya
12. Akademi Imigrasi (AIM) dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AIP)
Akademi Imigrasi (AIM) adalah suatu pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.
AIM saat ini di komandoi oleh seorang direktur bernama Ibu Pramella Yunidar Pasaribu memiliki Visi yakni menjadikan SDM (Sumber Daya Manusia) Imigrasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Sedangkan Misinya menanamkan nilai-nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, bersahaja, dan bersih hati. Visi dan Misi AIM tersebut diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pembentukan AIM yaitu mencetak kader pimpinan di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM RI masa depan dimana lulusannya kelak akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan atau di perwakilan imigrasi di luar negeri. Selengkapnya
13. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mempersiapkan kader tenaga ahli tingkat madya, guna mendukung tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai lembaga acuan utama di Indonesia dalam memberikan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara, yang secara teknis akademik, pembinaanya dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selengkapnya
Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber.
Comments
Post a Comment